Rapat Megawati dan Prabowo Tidak Mengubah Kebijakan Politik PDI-P

JAKARTA, menggapaiasa.com – Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada hari Senin (7/4/2025) malam telah memicu berbagai dugaan mengenai orientasi politik partai PDI-P di era pemerintahan sekarang.

Karena, ada dugaan bahwa partai dengan lambang kerbau yang belum ikut dalam koalisi mendukung Prabowo kemungkinan akan menyatu dengan kelompok pemerintah setelah rapat itu selesai.

Meskipun Ketua Umum Partai Gerindra dan PDI-P sudah saling bertemu, namun keduanya menegaskan bahwa partai bergambar banteng akan terus berdiri di luar kelompok pendukung pemerintah.

Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, tegas menyatakan bahwa PDI-P tidakakan menjadi bagian dari kelompok yang mendukung pemerintahan.

Menurutnya, saat bertemu dengan Megawati, beliau mengatakan bahwa PDI-P bisa membantu memperkokoh pemerintahan tetapi tidak ikut menjadi bagian dari koalisinya.

"Ibu Mega berharap bahwa periode kepresidenan Pak Prabowo yang sudah disahkan pada 20 Oktober 2024 akan berhasil dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," kata Muzani saat berada di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

"Sebab itu, bila dipandang penting, silakan gunakan PDI-P sebagai alat yang dapat diperuntukkan untuk menguatkan pemerintahan, namun bukan dalam status anggota koalisi," imbuhnya.

Muzani menyebutkan, pernyataan Megawati menandakan bahwa PDI-P masih mempunyai ekspektasi tinggi terhadap Presiden Prabowo agar fokus pada kesejahteraan masyarakat saat melaksanakan tugas pemerintahan.

"Oleh karena itu, secara mendasar, Ibu Megawati masih mengharapkan agar periode kepresidenan Bapak Prabowo dapat berjalan dengan efisien. Dalam posisi sebagai pimpinan pemerintah dan negara, beliau harus memanfaatkan kekuasaannya demi kemaslahatan rakyat dan bangsa," jelas ketua MPR tersebut.

Setuju, politisi dari PDI-P Mohamad Guntur Romli mengatakan bahwa Megawati masih terus menjaga hubungan yang baik dengan Prabowo, walaupun partainya memutuskan untuk tetap tidak ikut dalam kabinet pemerintah.

"Ibu Megawati pada berbagai kesempatan kerap menyampaikan bahwa dia merasa tak memiliki rintangan untuk melanjutkan komunikasi serta menjalin tali silaturahmi dengan Presiden Prabowo, walaupun posisi politik PDI Perjuangan sekarang masih berada di luar pemerintahan," ungkap Guntur Romli, Rabu (9/4/2025).

Harapan PDI-P tetap oposisi

Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), mengharapkan agar PDI-P terus berada di luar pemerintahan.

Menurutnya, kedudukan PDI-P sebagai partai oposisi amat vital bagi pemeliharaan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Djayadi mengatakan bahwa apabila PDI-P ikut bergabung dalam koalisinya, maka keseimbangan demokrasi di Indonesia akan terganggu sebab semua partai politik nantinya akan mendukung pemerintah.

"Itu memiliki efek negatif dalam jangka waktu lama, demokrasi menjadi tidak seimbang, dan pemerintahan mirip dengan sistem Partai Tunggal yang sangat besar," ungkap Djayadi ketika diwawancara oleh menggapaiasa.com pada hari Rabu, 9 April 2025.

Djayadi menambahkan bahwa apabila semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan, maka kelompok masyarakat sipil yang bersifat kritis terhadap otoritas akan kehilangan partner untuk memantau pelaksanaan pemerintahan.

"Kelompok yang kritis dalam masyarakat serta terutamanya civil society Serta dengan hilangnya mitra yang memberikan kritik konstruktif untuk memantau jalannya pemerintahan, kinerja pemerintah kita diprediksikan akan menurun," tambahnya.

Namun demikian, Djayadi percaya bahwa PDI-P akan terus berperan sebagai kekuatan pengontrol.

Dia menyinggung adanya sejumlah anggota dalam Partai yang ingin agar PDI-P tetap berada di posisi oposisi.

Djayadi juga berpendapat bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo sangatlah penting dalam rangka mempertahankan komunikasi di antara kedua figur utama negeri ini.

"Sehingga sebenarnya pertemuan tersebut penting dan biasa saja karena kedua belah pihak memiliki peranan yang signifikan di dalam urusan pemerintahan serta politik," demikian penjelasannya.

Dukung pemerintah lewat DPR

Ahli politik serta Direktur Institute for Political Data (PPD) Adi Prayitno mengemukakan bahwa PDI-P kemungkinan besar tidak akan ikut serta secara resmi dalam kabinet, namun bakal terus memelihara hubungan kolaboratif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI).

"PDI-P tentunya akan menimbang pro dan kontra terkait hal ini. Jika dilihat dari trennya, partai tersebut cenderung lebih suka pada situasi sekarang, tidak memiliki menteri dalam kabinet tetapi bekerja sama di DPR," ungkap Adi saat berbicara dengan menggapaiasa.com, Rabu (9/4/2025).

Berdasarkan pendapat Adi, setelah Pilpres tahun 2024, PDI-P telah secara jelas menyatakan dukungannya terhadap keputusan presiden Prabowo, meskipun tidak ada pertemuan resmi pun yang diadakan.

"Bahkan banyak anggota elit utama PDI-P yang menduduki peran strategis dalam lembaga bantuan dewan telah membuktikan bahwa pada prakteknya PDI-P sepenuhnya sudah berkolaborasi dengan Prabowo," ungkap Adi.

Berikut beberapa kebijakan yang diketahui mendapat dukungan dari PDI-P diantaranya adalah penyetujuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, peluncuran program makan bernutrisi secara cuma-cuma, serta penyempurnaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang.