Kadin Dorong Prabowo Cepat Ambil Tindakan Lawan Keputusan Tarif Trump

menggapaiasa.com , Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) minta Presiden Prabowo Subianto cepat ambil tindakan nyata untuk menjaga industri lokal di Indonesia dari dampak kebijakan tariff balasan yang diterapkan oleh pemerintah AS.

Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Proyek Strategis Nasional dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Akhmad Ma'ruf menyampaikan bahwa tindakan nyata oleh pemerintah terkait dengan keputusan yang diambil oleh negeri Amerika Serikat perlu segera dilakukan. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalisir efek pemutusan hubungan kerja secara masif dan menstabilkan kondisi sosio-ekonomi di tanah air kita.

"Kami yakin bahwa melalui tindakan yang sesuai, Indonesia, terlebih lagi di wilayah Kepulauan Riau bisa bertahan sebagai sentra industri yang semakin maju," ungkap Akhmad Ma'ruf dalam pernyataan tertulis, seperti dilansir pada hari Selasa, 8 April 2025.

Ma'ruf menyatakan ketakutanannya tentang situasi ekonomi dunia pasca implementasi tariff dagang yang baru oleh Presiden. Donald Trump Terkait negara-negara mitra perdagangan, termasuk Indonesia, dia menyebut bahwa dengan dasar tarif sebesar 10% serta tarif balasan 32% bagi barang-barang dari Indonesia, hal ini dapat membawa pengaruh buruk pada ekonomi dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seorang menteri koordinator serta dua menteri lainnya membentuk tim negosiator yang akan berunding dengan pemerintahan AS terkait tarif impor senilai 32 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa dia beserta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan membentuk tim negosiator yang akan dikirim ke Amerika Serikat. Airlangga menambahkan bahwa pihaknya juga berencana untuk mengirim surat formal kepada pemerintahan AS tentang rencana pembicaraan tersebut.

"Pak Presiden mempercayakan tugas kepada saya, Menlu, serta Menteri Keuangan," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, tanggal 7 April 2025.

Sebelumnya, Prabowo menyebut bahwa ia akan berkonsultasi dengan Presiden AS Donald Trump guna membahas permasalahan tariff impor yang ditujukan kepada Indonesia. "Kita akan mengekspresikan keinginan kami untuk memiliki suatu kerjasama yang harmonis, fair dan seimbang serta saling melengkapi. Dengan demikian, apapun permintaan dari pihak Amerika Serikat adalah hal yang logis maka itu haruslah kita hargai," ujar Prabowo saat memberi sambutan pada acara panen raya di Majalengka, Jawa Barat, hari Senin tanggal 7 April tahun 2025.

Kadin Sediakan 5 Usulan bagi Pemerintah Tentang Besaran Tarif

Kadin turut prihatin atas keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang dapat meredupkan daya saing hasil produksi Indonesia di pasarnya tersebut. Di samping itu, langkah semacam ini pun cenderung akan menyulitkan kondisi pekerja serta perekonomian lokal, terlebih lagi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sehubungan dengan beberapa efek tidak baik yang mungkin timbul akibat implementasi balasan tariff oleh AS, Kadin telah memberikan serangkaian usulan kepada Pemerintahan Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pertama, menggerakkan pemerintah agar meningkatkan praktik perdagangan dengan mempercepat penyusunan kembali peraturan berkaitan dengan pengurusan impor, kebijakan tentang Konten Dalam Negeri (TKDN), proses registrasi eksportir, sertifikasi halal, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dinilai bersifat diskriminatori,” ujar Ma'ruf.

Di samping itu, disarankan kepada pemerintah agar mengejar peningkatan strategi kerjasama dua arah bersama Pemerintahan AS guna meredakan batasan dalam bidang perdagangan.

Rekomendasi kedua menurut Ma'ruf, terkait wilayah BBK yaitu Batam, Bintan, dan Karimun—yang sudah dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas—perlu mendapat perhatian istimewa karena memiliki ekspor sebesar 25% menuju pasarnya sendiri di Amerika. Sarannya adalah menjadikannya Foreign Trade Zone dan memberinya status Privileged Foreign Status.

Menurutnya, tindakan tersebut krusial lantaran BBK sekarang belum diatur oleh hukum kepabeanan, yang meliputi tarif impor dan pajak penjualan/pajak pertambahan nilai atas produk impor.

Ketiga, pemerintah diharapkan juga mengawasi persaingan dengan Malaysia, khususnya setelah pembentukan "Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapore". Di zona ini, hanya akan dikenai tarif resiprokal sebesar 24% (untuk Solar PV saja; Malaysia menerima diskon tarif dari 17,84% menjadi 6,43%) bagi produk diekspor ke Amerika Serikat.

Ma'ruf menyatakan bahwa situasi saat ini memberikan dampak yang signifikan pada investasi asing langsung (FDI) di Batam. Dia menjelaskan menurut Kadin, jika tarif tidak diperbarui atau tetap sebesar 32%, bisa jadi akan terjadi pengalihan produksi menuju Malaysia. Hal itu disebabkan karena banyak FDI di Batam juga memiliki fasilitas produksi di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta beberapa negara lain termasuk China dan India.

Keempat, Kadin mendukung percepatan proses perizinan dengan bantuan Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, serta zona ekonomi khusus yang berperan sebagai penggerak utama bagi sektor manufaktur di tanah air.

Ma'ruf menyebutkan bahwa penyingkapan proses perizinan dalam sektor tanah, lingkungan, serta jenis-jenis izin dasar lainnya amat vital guna menunjang kegiatan industri. Terdapat tujuh proyek nasional berkelanjutan yang sedang dikerjakan di Kepulauan Riau, lebih-lebih pada aspek penguatan rantai pasokan sumber daya alami; hal ini mewajibkan adanya fokus ekstra pada percepatan persyaratan izin awal tersebut.

Usulan Kelimanya dari KADIN adalah mengharapkan pemerintah fokus pada Kepulauan Riau, tempat terdapat 26 perusahaan manufaktur Panel Surya Tenaga Matahari (Solar PV). Selain itu di Riau sedang dikembangkan sektor industri pemurnian produk-produk turunan pasir silika untuk mendukung rantai suplai Solar PV termasuk ingot, polisilikon, sel surya, dan wafel. Tak hanya itu, masih ada berbagai perusahaan penyedia perlengkapan listrik lainnya.

Menurut Ma'ruf, sektor ini menghasilkan kontribusi sebesar 25% dari total ekspor Kepulauan Riau menuju pasaran Amerika Serikat dengan nilai kira-kira 350 juta dolar AS setiap bulannya dan memberdayakan sebanyak 10 ribu orang pekerja secara langsung bersama dengan 30 ribu lainnya secara tidak langsung. Dia menambahkan, "Apabila kondisi seperti ini tetap berlangsung, tentunya akan ada peningkatan jumlah pengangguran."

Eka Yudha bersumbang dalam penyusunan artikel ini.