MENGGAPAI ASA

menggapaiasa.com      Kontroversi mengenai penangguhan  Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih  berlangsung .  Perdebatan  ini tidak  hanya  melibatkan  masyarakat  yang terkena dampak , tetapi juga pemerintah pusat dan daerah.  Kontroversi ini  muncul kembali setelah  Walikota  Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya.       Negara,  mengungkapkan bahwa penangguhan  PBI BPJS  adalah arahan  dari presiden.  Baca juga: 270.000 Peserta PBI BPJS di Jakarta Nonaktif Pernyataan  ini  disampaikan Gusti kepada media  lewat sebuah  video  yang  diunggah di Instagram Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan  kemudian dibagikan  kembali oleh Kompas TV, Kamis (12/2/2026).      Ia bahkan  menegaskan bahwa arahan tersebut tertuang  dalam peraturan presiden.  Namun , Gusti menegaskan  bahwa  pihaknya siap ...

Sumber Video KEPUTUSAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HARI PERTAMA PUASA JATUH PADA KAMIS 19-02-2026menggapaiasa.com Pemerintah   mengumumkan bahwa   1 Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi   akan berlangsung   pada hari Kamis (19/2). Keputusan  ini  diambil berdasarkan hasil  Sidang Isbat (Penetapan) Awal Ramadhan 1447 H yang dipimpin  oleh  Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, di Kemenag, Jakarta Pusat,  pada  Selasa (17/2/2026). Pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian Agama  telah  melakukan pemantauan bulan atau rukyatul hilal di 96  lokasi  di seluruh  tanah air . Baca: Hilal di Gedung Kanwil Kemenag Jakarta  Tidak  Terlihat, Posisi Bulan Berada di Bawah Ufuk Hasil dari  isbat yang dilakukan  oleh  Kementerian Agama menunjukkan bahwa  penetapan  awal bulan Ramadhan  oleh  pemerintah berbeda dengan yang  diumumkan oleh  Pengurus Pusat Muhamm...

menggapaiasa.com  -  Masalah  ijazah Presiden ke-7  Republik Indonesia,  Joko Widodo,  masih berlanjut .  Tim dari  Roy Suryo meminta  agar penyelidikan  kasus pencemaran nama baik yang  melibatkan  mereka dihentikan demi  kepentingan  hukum. Pengacara  Roy Suryo, Refly Harun,  menjelaskan bahwa  permintaan penghentian  penyelidikan  diajukan karena  dianggap bahwa  proses hukum  tersebut tidak tepat  dan melanggar  hukum , bukan untuk  mengejar keadilan restoratif . Refly  menambahkan bahwa  proses hukum terhadap kliennya  masih berlanjut meskipun kasus  di Bareskrim belum  tuntas .  Hal  tersebut dianggap  bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  terkait  Perlindungan Saksi dan Korban. Refly  sekali lagi  menegaskan  bahwa permohonan  untuk  menghentika...